Waddedaily.com | Serang, – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Serang berhasil meraih Juara I Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Award 2026.
Prestasi ini menjadi pengakuan atas upaya penguatan tata kelola program yang tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga pada hasil dan manfaatnya bagi masyarakat.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-500 Kabupaten Serang di ruang paripurna DPRD Kabupaten Serang, Kamis, 8 Oktober 2026.
Kepala DPRKP Kabupaten Serang, Okeu Oktaviana, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran dalam membangun budaya kerja yang mengutamakan kinerja, keterukuran, dan manfaat program.
Menurutnya, salah satu faktor penting dalam penerapan SAKIP adalah memastikan seluruh tahapan pengelolaan program berjalan selaras, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi. Dengan demikian, setiap kegiatan memiliki target dan indikator yang jelas serta dapat dinilai berdasarkan hasil yang dicapai.
“Kami bersyukur atas penghargaan ini. Bagi kami, SAKIP bukan sekadar penilaian atau dokumen administrasi, tetapi bagaimana setiap program yang kami laksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Okeu kepada media.
Ia menjelaskan, orientasi pada hasil tersebut diterapkan dalam berbagai program DPRKP, termasuk penanganan rumah tidak layak huni (RTLH). Salah satu upaya yang dikembangkan ialah Sadarutilahu atau Satu Data untuk Penanganan Rumah Tidak Layak Huni.
Melalui inovasi tersebut, pendataan RTLH dilakukan berbasis nama dan alamat atau by name by address (BNBA), yang dilengkapi koordinat lokasi. Sistem ini membantu pemerintah mengidentifikasi rumah yang membutuhkan penanganan secara lebih akurat sehingga penyaluran bantuan dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Okeu menegaskan, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah rumah yang dibangun atau diperbaiki. Pemerintah juga perlu memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang tepat dan mampu memberikan solusi terhadap persoalan hunian yang dihadapi.
Selain itu, DPRKP memperkuat kolaborasi pembiayaan dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dunia usaha, perbankan, Baznas, koperasi, dan berbagai mitra lainnya. Kerja sama tersebut dilakukan untuk mendukung penanganan perumahan dan kawasan permukiman di tengah besarnya kebutuhan serta keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
Penanganan kawasan kumuh juga menjadi bagian dari upaya DPRKP dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui pendekatan kolaboratif dan inovatif.
Berbagai langkah tersebut menunjukkan bahwa penguatan akuntabilitas kinerja berkaitan erat dengan upaya memperbaiki perencanaan, meningkatkan ketepatan sasaran, dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.
Meski berhasil meraih peringkat tertinggi, Okeu menegaskan penghargaan SAKIP Award 2026 bukanlah akhir dari upaya peningkatan kinerja. Predikat tersebut justru menjadi tantangan untuk mempertahankan capaian sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Penghargaan ini justru menjadi tantangan bagi kami untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja. Ukuran keberhasilan kami bukan hanya penghargaan, tetapi ketika masyarakat merasakan rumah yang lebih layak, lingkungan yang lebih baik dan pelayanan pemerintah yang semakin berkualitas,” tuturnya.
