Waddedaily.com | Serang,- Pemerintah Kabupaten Serang terus memperkuat langkah pengendalian inflasi dengan menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara masif di sejumlah kecamatan. Program ini menjadi salah satu strategi utama dalam memastikan masyarakat tetap mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, terutama menjelang akhir tahun dan potensi lonjakan permintaan pangan.
Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas menegaskan bahwa stok pangan saat ini dalam kondisi aman dan Gerakan Pangan Murah (GPM) akan menjadi bagian penting dari solusi pengendalian inflasi daerah.
“Stok hari ini aman, beras aman, minyak aman. Jadi tadi ada 20 entitas yang berdampak kepada inflasi, tetapi yang terutama Bulog menyampaikan kondisi beras itu aman,” ujar Najib Hamas usai memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Serang Tahun 2025 di ruang Rapat Bapperida, Kamis 20 November 2025.
Najib mengungkapkan bahwa GPM akan terus dilaksanakan secara terarah di wilayah-wilayah yang memiliki potensi inflasi lebih tinggi. Kolaborasi dengan Bulog Sub Divre Serang menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga.
“Selanjutnya yang ketiga untuk menjaga keseimbangan inflasi ekonomi, sebut Najib Hamas khususnya bahan pokok. Maka pemerintah daerah berkolaborasi dengan pihak Bulog Sub Divre Serang untuk menggencarkan GPM atau Gerakan Pangan Murah di beberapa kecamatan yang nanti dievaluasi sesuai dengan potensi inflasi di daerahnya,” jelasnya.
Selain GPM, sinergi antar-perangkat daerah juga terus diperkuat melalui High Level Meeting TPID dengan tema “Sinergi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Pengendalian Inflasi Menjelang Akhir Tahun 2025 di Kabupaten Serang.”
Turut hadir Staf Ahli Bupati Rachmat Maulana, Plt Kepala Bapperida sekaligus Asda III Ida Nuraida, Kepala DKPP Suhardjo, Kepala Dinsos Yadi Priyadi Rochdian, pimpinan BI Banten, Bulog Sub Divre Serang, BPS, KADIN, dan perwakilan dinas terkait lainnya.
Najib juga menyampaikan adanya dukungan dari pemerintah pusat melalui program bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Kemudian dari Kemensos ada program namanya bantuan pangan dari Bapanas atau Badan Pangan Nasional. Bapanas itu penerimanya sesuai dengan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), penerima yang layak standar Kemensos. Ini akan digulirkan tahun ini,” ungkapnya.
Melalui sinergi antara GPM, SPPG, dan program bantuan pangan, Pemkab Serang berharap tekanan inflasi dapat terus ditekan tanpa mengganggu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Serang, Febrian Ripera, menyebut bahwa kondisi inflasi daerah saat ini masih terkendali.
“Kalau melihat target nasional itu 2,5 plus minus 1, dan kita masih kondisi aman karena tidak melebihi 3,5 persen. Kondisinya masih aman,” jelasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa tantangan terbesar berasal dari komoditas seperti cabai merah dan keriting yang bukan diproduksi secara besar di Kabupaten Serang. Oleh karena itu, evaluasi harga akan dilakukan lebih mendalam agar distribusi tidak hanya bergantung pada pasar induk.
Melalui Gerakan Pangan Murah dan sinergi lintas sektor, Pemkab Serang optimistis inflasi dapat terus ditekan, sekaligus memastikan keterjangkauan pangan bagi masyarakat.
