Waddedaily.com | Serang– Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, meresmikan 17 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pondok Pesantren Bai Mahdi Soleh Mamun, Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten, Jumat (22/08/25).
Pesantren ini diketahui merupakan milik Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, bersama istrinya yang juga merupakan Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah.
Dalam pidatonya, Dadan menegaskan bahwa program SPPG merupakan langkah strategis pemerintah untuk menjawab tantangan gizi nasional sekaligus memanfaatkan momentum bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.
Menurutnya, setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah melalui program ini dinilai dapat memicu perputaran ekonomi hingga mencapai lima kali lipat dari total belanja masyarakat.
“SPPG ini bukan hanya soal memberi makan gratis anak-anak, tepi juga menggerakkan ekonomi. Satu unit SPPG mengelola dana sekitar Rp10 miliar per tahun, dan 85 persen dari dana itu dibelanjakan untuk pangan mulai dari beras, telur, ayam, sayur, buah, hingga susu,” jelas Dadan.
Ia menambahkan, efek program ini sangat luas. Dengan kebutuhan pangan harian yang besar, SPPG membuka pasar baru bagi petani, peternak, koperasi, hingga UMKM di sekitar lokasi. Bahkan, produk sampingan seperti minyak jelantah dari kegiatan memasak pun dapat diolah menjadi biofuel bernilai ekspor.
“Bayangkan, hanya dari satu SPPG bisa lahir rantai ekonomi baru yang menyerap tenaga kerja sekaligus memberi nilai tambah,” katanya.
Program makan gratis ini, lanjut Dadan, juga menjawab persoalan gizi anak Indonesia, di mana 60 persen anak dari keluarga miskin belum memiliki akses memadai terhadap protein hewani maupun susu.
“Kalau tidak kita intervensi sekarang, 20 tahun lagi kita akan menghadapi bonus demografi dengan tenaga kerja yang lemah secara kualitas. Karena itu program ini menjadi krusial,” tegasnya.
Lebih jauh, Dadan menyinggung proyeksi jumlah penduduk Indonesia yang pada 2045 diperkirakan mencapai 324 juta jiwa, dengan 76 persen berada di usia produktif. Pertumbuhan ini sebagian besar berasal dari keluarga dengan tingkat pendidikan rendah, yang cenderung memiliki jumlah anak lebih banyak.
“Artinya, anak-anak dari keluarga rentan akan mendominasi tenaga kerja di masa depan. Di sinilah pentingnya intervensi gizi sejak dini,” ujarnya.
SPPG sendiri dirancang melayani 3.000–4.000 orang per satuan. Selain menyediakan makan gratis bagi anak-anak setiap hari, unit ini juga menjadi pusat distribusi dan pengolahan pangan berbasis komunitas.
Ke depan menurut Dadan, pemerintah menargetkan pada 2026 SPPG mampu mengelola hingga Rp325 miliar per tahun, dengan asumsi dapat meningkatkan gizi anak, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ketahanan pangan nasional.
Dalam kesempatan itu, Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, serta Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah, turut mendampingi peresmian. Keduanya mebgaku mendukung penuh program ini karena dinilai selaras dengan kebutuhan masyarakat saat ini.
“Program makan gizi gratis saya kira bukan lagi hanya menjadi tanggung jawab Presiden, Gubernur, Bupati Walikota tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga negara. Untuk itu, seluruh program pemerintah yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat wajib hukumnya untuk kita dukung,” tegas Yandri Susanto.
Dengan diresmikannya 17 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ini, Kabupaten Serang menjadi salah satu daerah pionir dalam program SPPG. Pemerintah berharap model ini bisa diadopsi di berbagai daerah lainya di Indonesia, sehingga manfaatnya semakin dapat dirasakan secara luas.
