Waddedaily.com | Serang – Wakil Bupati (Wabup) Serang, Muhammad Najib Hamas, menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik percaloan dalam perekrutan tenaga kerja. Komitmen ini dibangun bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Pernyataan tersebut disampaikan Najib usai menghadiri kegiatan bertajuk “Stop Pencaloan melalui Pembangunan Komitmen Bersama untuk Rekrutmen Tenaga Kerja yang Adil dan Transparan” yang digelar Kemenaker di Swiss-Belinn Modern Cikande, Selasa, 8 Juli 2025.
“Kegiatan ini memperkuat komitmen yang telah kami bangun di Kabupaten Serang bersama Forkopimda. Sebelumnya kami juga sudah membentuk Satgas di tingkat kabupaten, dan hari ini diperkuat lagi oleh Pak Menaker, Pak Gubernur, dan Kapolda. Ini menunjukkan bahwa isu ini menjadi perhatian serius semua pihak,” ujar Najib.
Najib menegaskan, ke depan tidak boleh ada lagi perusahaan yang merekrut tenaga kerja secara sembunyi-sembunyi atau melalui jalur tidak resmi. Ia mendorong seluruh perusahaan untuk patuh terhadap regulasi yang berlaku. Yakni melapor, membuka lowongan secara transparan, dan melaksanakan seleksi berbasis kompetensi yang dapat diakses publik.
“Inilah yang diharapkan masyarakat Kabupaten Serang: rekrutmen kerja yang adil dan terbuka,” tegasnya.
Satgas Pungli Tenaga Kerja Akan Dibentuk
Sebagai tindak lanjut, Najib memastikan Pemkab Serang tengah mempersiapkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pungutan Liar (Pungli) Tenaga Kerja. Satgas ini akan melibatkan unsur pemerintah daerah, dunia usaha, TNI, Polri, dan masyarakat sipil.
“Dalam waktu dekat, SK pembentukan Satgas akan ditandatangani oleh Ibu Bupati Serang,” ungkapnya.
Meski secara formal belum berjalan, Najib menyebut fungsi Satgas sudah mulai dijalankan melalui edukasi kepada masyarakat, kepala desa, hingga pelaku usaha.
“Setelah SK terbit, kami akan undang para pemangku kepentingan. Ini adalah bentuk semangat bersama untuk menjaga iklim investasi yang sehat di Kabupaten Serang,” lanjut Najib.
Najib juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat dan perusahaan agar memahami bahwa informasi lowongan kerja adalah hak publik.
“Selama ini, rekrutmen tenaga kerja sering dilakukan secara tertutup. Karena itu, kami sangat mengapresiasi penguatan komitmen hari ini oleh Pak Menteri, Pak Gubernur, dan Kapolda. Jika masyarakat menemukan praktik percaloan, segera laporkan ke pihak berwajib,” tegasnya.
Menaker: Stop Percaloan Butuh Komitmen Kolektif
Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli, menyebut kegiatan ini merupakan lokasi ketiga setelah Karawang dan Bekasi. Ia menilai, persoalan percaloan tidak cukup ditangani hanya melalui surat edaran atau imbauan semata.
“Kami ingin membangun ekosistem ketenagakerjaan yang sehat. Salah satu pintu masuknya adalah perekrutan yang bersih. Dan itu hanya bisa terwujud jika semua pihak punya komitmen,” ujar Yassierli.
Menaker juga mengapresiasi keterlibatan berbagai unsur di Banten, mulai dari gubernur, kapolda, bupati, hingga pelaku industri. Ia juga menyebut program Poliran (Polisi Peduli Pengangguran) yang diinisiasi Kapolda Banten sebagai langkah konkret mendukung pemberdayaan tenaga kerja.
“Kami di Kementerian tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan dari daerah, aparat penegak hukum, dan pelaku industri sangat penting,” tandasnya.
