Waddedaily.com | Serang, — Upaya mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin transparan, efektif, dan akuntabel terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Serang. Salah satunya melalui transformasi digital yang diterapkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Serang dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Transformasi tersebut tidak sekadar menghadirkan sistem administrasi berbasis teknologi, tetapi juga menjadi strategi untuk memperkuat pengawasan sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan secara tepat sasaran.
Sekretaris BPKAD Kabupaten Serang, Agus Firdaus, mengatakan digitalisasi merupakan bagian dari modernisasi pelayanan dan administrasi keuangan daerah. Dengan sistem yang terintegrasi, proses pengelolaan keuangan dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan efisien.
“Ini mampu meminimalisasi kesalahan administrasi dan mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran. Kemudian seluruh proses keuangan kini dapat dipantau secara <span;>real time<span;>, sehingga memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi serta pengendalian anggaran,” ujar Agus di Serang.
Menurutnya, BPKAD Kabupaten Serang telah menerapkan sejumlah instrumen digital dalam pengelolaan keuangan daerah. Di antaranya penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), pembayaran elektronik, hingga pemberkasan secara daring.
Penerapan sistem tersebut juga diarahkan untuk menghubungkan antara realisasi anggaran dengan kinerja masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
“Dengan aplikasi ini pemerintah daerah ingin mengaitkan realisasi anggaran dengan penilaian kinerja OPD. Kemudian setiap capaian keuangan nantinya langsung memengaruhi peringkat hingga tambahan penghasilan pegawai (TPP),” jelasnya.
Pengawasan Lebih Cepat, Pengelolaan Lebih Efisien
Digitalisasi pengelolaan APBD memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara cepat. Data serta laporan keuangan dapat diakses melalui sistem elektronik yang telah terintegrasi antar-OPD.
Kondisi tersebut sekaligus mendorong aparatur pemerintah bekerja lebih efisien karena proses administrasi yang sebelumnya membutuhkan waktu dan dokumen fisik kini dapat dilakukan secara elektronik.
Agus menilai penerapan teknologi digital menjadi salah satu langkah strategis untuk menekan potensi pemborosan sekaligus mempercepat pengawasan terhadap belanja daerah.
“Kami menilai digitalisasi menjadi langkah penting untuk menekan pemborosan anggaran dan mempercepat pengawasan belanja daerah,” ujarnya.
Namun, transformasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi. Pemerintah Kabupaten Serang juga terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar aparatur mampu beradaptasi dengan perubahan sistem kerja berbasis digital.
Langkah tersebut diharapkan memberikan dampak yang lebih luas, bukan hanya bagi internal pemerintahan, tetapi juga masyarakat sebagai penerima manfaat pelayanan publik.
Dengan pengelolaan keuangan yang semakin terintegrasi, transparan, dan akuntabel, masyarakat diharapkan dapat merasakan peningkatan kualitas pelayanan sekaligus semakin mudah mengawasi arah penggunaan anggaran daerah.
“Dengan adanya langkah ini, Pemkab Serang ingin menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mendukung percepatan reformasi birokrasi berbasis teknologi digital,” kata Agus.
Transformasi digital BPKAD Kabupaten Serang pun menjadi bagian dari langkah menuju pemerintahan yang lebih modern—di mana teknologi bukan sekadar alat bantu administrasi, melainkan instrumen penting untuk memastikan pengelolaan APBD berlangsung lebih transparan, efisien, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. (Adv)
