Waddedaily.com | Serang -, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan keterlibatan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, dalam memenangkan istrinya, Ratu Rachmatu Zakiyah, di Pilkada Kabupaten Serang 2024 terbukti secara hukum.
Akibatnya, kemenangan pasangan nomor urut dua, Zakiyah-Najib, dianulir, dan pemungutan suara ulang (PSU) diperintahkan untuk dilakukan dalam waktu maksimal 60 hari.
“Paling lama 60 hari sejak putusan a quo diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil PSU tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah,” ujar Ketua MK, Suhartoyo, dalam sidang putusan.
Menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum pasangan Zakiyah-Najib, Cecep Azhar, menyatakan keberatan dan mengecam keputusan MK. Menurutnya, putusan itu telah mengabaikan suara rakyat Kabupaten Serang yang telah memilih pasangan kliennya secara sah.
“Kami menganggap putusan ini sebagai bentuk perampokan suara rakyat. MK tidak cermat dan teliti dalam memutuskan perkara ini karena tidak berdasarkan fakta hukum, melainkan asumsi belaka,” tegas Cecep.
Tak terima dengan putusan ini, tim hukum Zakiyah-Najib berencana melayangkan gugatan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Mereka menilai majelis hakim MK tidak profesional dalam memutus perkara dan cenderung mengabaikan fakta hukum yang ada.
“Kami akan melaporkan putusan ini ke MKMK karena kami menilai ada banyak kejanggalan dalam proses persidangan. Kami ingin memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan,” tambah Cecep.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari MK terkait rencana pelaporan tersebut. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang masih menunggu arahan lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan PSU sesuai dengan keputusan MK.
