Waddedaily.com | Serang,– Penguatan kemandirian fiskal menjadi salah satu agenda strategis Pemerintah Kabupaten Serang dalam membangun daerah yang semakin maju, mandiri, dan berdaya saing. Melalui perencanaan ekonomi makro dan kebijakan fiskal yang terukur, pemerintah daerah terus berupaya memperbesar kapasitas pendapatan sekaligus meningkatkan kualitas belanja agar setiap anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Komitmen tersebut diperkuat Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Serang melalui penyusunan Kajian Analisis Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal Kabupaten Serang Tahun 2026.
Kajian strategis ini menjadi salah satu landasan teknokratis dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Tidak hanya memetakan perkembangan ekonomi dan kapasitas fiskal, kajian tersebut juga mengidentifikasi tantangan serta peluang untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah dalam jangka menengah.
Berdasarkan hasil analisis, kondisi pendapatan daerah Kabupaten Serang menunjukkan perkembangan positif. Dalam kurun lima tahun terakhir, total pendapatan daerah tumbuh sebesar 12,8 persen hingga mencapai Rp3,54 triliun pada 2025.
Perkembangan lebih signifikan terlihat pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat sekitar 40 persen, dari Rp791,09 miliar pada 2021 menjadi Rp1,11 triliun pada 2025. Peningkatan tersebut turut ditopang pertumbuhan penerimaan pajak daerah sebesar 70,8 persen.
Capaian ini menjadi modal penting bagi Kabupaten Serang untuk memperkuat kemampuan pembiayaan pembangunan melalui sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sendiri.
Kemandirian Fiskal Jadi Kunci Percepatan Pembangunan
Kepala Bapperida Kabupaten Serang, Devid Hermawan, menegaskan bahwa penguatan kapasitas fiskal harus menjadi bagian penting dari strategi pembangunan daerah. Menurutnya, peningkatan PAD tidak sekadar berorientasi pada bertambahnya penerimaan, tetapi juga bagaimana pemerintah mampu mengoptimalkan potensi ekonomi daerah secara berkelanjutan.
“Kemandirian fiskal merupakan salah satu fondasi penting untuk memperkuat kapasitas pembangunan daerah. Karena itu, potensi pendapatan asli daerah perlu terus dioptimalkan melalui perencanaan yang matang, pengelolaan yang profesional, serta sinergi seluruh perangkat daerah. Dengan kapasitas fiskal yang semakin kuat, pemerintah akan memiliki ruang yang lebih baik dalam membiayai program-program prioritas pembangunan,” ujar Devid.
Ia menjelaskan, optimalisasi PAD perlu dilakukan dengan memperhatikan potensi sektor ekonomi, perkembangan aktivitas usaha, serta peluang peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah. Upaya tersebut juga harus berjalan seiring dengan penciptaan iklim investasi yang kondusif dan kemudahan berusaha.
Dengan demikian, peningkatan pendapatan daerah tidak hanya mengandalkan optimalisasi penerimaan yang sudah ada, tetapi juga didorong oleh tumbuhnya aktivitas ekonomi baru yang berkontribusi terhadap pendapatan daerah.
Tantangan Fiskal Jadi Perhatian Strategis
Di balik perkembangan positif tersebut, kajian Bapperida juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Salah satunya adalah ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat yang masih berada pada kisaran 53 persen dari total pendapatan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang penguatan kemandirian fiskal masih terbuka dan perlu dioptimalkan melalui peningkatan kontribusi PAD.
Tantangan lainnya terlihat pada struktur belanja daerah yang masih didominasi belanja operasi sebesar 77,8 persen dari total belanja. Sementara itu, belanja modal pada 2025 tercatat sebesar Rp239,31 miliar.
Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan fiskal ke depan, terutama untuk memastikan ketersediaan ruang anggaran yang memadai bagi pembangunan infrastruktur, peningkatan konektivitas antarwilayah, serta penguatan kualitas pelayanan dasar.
Bagi Bapperida, tantangan tersebut perlu dijawab melalui perencanaan anggaran yang lebih berkualitas, pengendalian belanja yang efektif, serta penentuan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan dan dampak yang dihasilkan.
Devid Hermawan menekankan bahwa peningkatan pendapatan harus diikuti dengan pembenahan kualitas belanja pemerintah.
“Yang tidak kalah penting adalah bagaimana mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Kita ingin belanja daerah semakin produktif, memiliki keterkaitan yang jelas dengan target pembangunan, serta memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi, bukan hanya berapa besar anggaran yang tersedia, tetapi seberapa besar manfaat yang dihasilkan,” tegasnya.
Empat Strategi Perkuat Fondasi Fiskal Kabupaten Serang
Melalui kajian ekonomi makro dan kebijakan fiskal 2026, Bapperida Kabupaten Serang mendorong sejumlah arah kebijakan strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah pada periode 2026–2030.
Pertama, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah. Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan efektivitas penerimaan dengan menggali potensi yang belum tergarap secara optimal, memperbaiki tata kelola pendapatan, dan memanfaatkan perkembangan teknologi digital.
Kedua, peningkatan kualitas dan produktivitas belanja daerah. Pemerintah didorong untuk memperkuat prioritas belanja yang memiliki dampak langsung terhadap pembangunan, khususnya infrastruktur, konektivitas wilayah, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar.
Ketiga, pengendalian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) melalui penyelarasan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program. Dengan demikian, penggunaan anggaran dapat berjalan lebih efektif sesuai target dan jadwal yang telah ditetapkan.
Keempat, penguatan ekonomi lokal melalui transformasi sektor industri, pengembangan rantai pasok lokal, digitalisasi UMKM, serta hilirisasi sektor pertanian. Strategi ini diharapkan mampu memperluas aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus membuka peluang peningkatan sumber pendapatan daerah.
Keempat strategi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun hubungan yang lebih kuat antara pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan daerah, dan kualitas belanja pemerintah.
Anggaran Produktif, Pembangunan Lebih Berdampak
Penguatan kemandirian fiskal pada akhirnya tidak hanya berbicara mengenai kemampuan pemerintah meningkatkan penerimaan, tetapi juga bagaimana kapasitas keuangan tersebut diterjemahkan menjadi pembangunan yang berkualitas.
Melalui pendekatan perencanaan berbasis bukti atau evidence-based planning, Bapperida Kabupaten Serang berupaya memastikan kebijakan pendapatan dan belanja daerah memiliki landasan analisis yang kuat serta selaras dengan target pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Serang 2025–2029.
Pendekatan ini sekaligus memperkuat peran Bapperida dalam menyelaraskan arah pembangunan, kebijakan anggaran, dan prioritas program perangkat daerah agar berjalan secara terintegrasi.
Devid Hermawan berharap hasil kajian tersebut dapat menjadi acuan bersama seluruh perangkat daerah dalam memperkuat pengelolaan keuangan dan mempercepat pencapaian target pembangunan.
“Kami ingin membangun fondasi fiskal yang semakin sehat, kuat, dan berkelanjutan. Penguatan PAD harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas belanja. Ketika keduanya dikelola secara tepat, pemerintah daerah akan memiliki kemampuan lebih besar untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata,” ungkapnya.
Melalui strategi tersebut, Bapperida Kabupaten Serang optimistis penguatan kemandirian fiskal dapat menjadi salah satu penggerak utama pembangunan daerah. Dengan pendapatan yang semakin optimal, belanja yang semakin produktif, serta perencanaan yang terintegrasi, Kabupaten Serang diharapkan mampu membangun fondasi ekonomi yang lebih kokoh menuju terwujudnya Kabupaten Serang Bahagia.(Adv)







