Waddedaily.com | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang terus mendorong pemerintah desa (pemdes) untuk meningkatkan tata kelola keuangan desa yang transparan, terbuka, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Upaya ini bertujuan agar dana desa dapat dimanfaatkan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang, Rudy Suhartanto, dalam sambutannya pada *Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Serang* yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten di Aston Hotel Serang, Senin, 2 Desember 2024.
“Workshop ini bertujuan untuk mendorong tata kelola keuangan desa yang lebih baik. Keuangan desa harus transparan, terbuka, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Rudy.
Rudy memaparkan tiga prioritas utama dalam pengelolaan keuangan desa. Pertama, meningkatkan akses ekonomi masyarakat pedesaan. Ia menyebut bahwa akses ekonomi masyarakat desa di Kabupaten Serang masih perlu ditingkatkan agar lebih mudah dijangkau. Dengan menggunakan dana desa, pemerintah desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan ekonomi.
Kedua, Rudy menekankan pentingnya digitalisasi dalam transaksi keuangan desa melalui inklusi keuangan. “Pemanfaatan internet, virtual account seperti QRIS, atau uang elektronik perlu diterapkan hingga ke tingkat desa. Tujuannya adalah mewujudkan transaksi keuangan yang digital, efisien, dan aman,” jelasnya. Untuk mendukung hal ini, Pemkab Serang menggandeng Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Banten.
Ketiga, menangani persoalan kemiskinan ekstrem. Rudy menyoroti masih adanya masyarakat miskin ekstrem di Kabupaten Serang yang perlu mendapat perhatian khusus. “Kami ingin mengangkat mereka agar lebih sejahtera. Pemdes diharapkan melakukan pendataan yang akurat sehingga program peningkatan ekonomi dapat tepat sasaran,” imbuhnya. Program penanggulangan kemiskinan ini rencananya mulai dilaksanakan pada 2025.
Acara workshop ini juga dihadiri oleh Kepala BPKP Provinsi Banten, Rusdy Sofyan, Sekretaris Inspektorat Kabupaten Serang, Yani Setyamaulida, serta perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serang, para camat, dan kepala desa se-Kabupaten Serang.
Workshop ini merupakan bagian dari rangkaian roadshow BPKP Provinsi Banten ke empat kabupaten di Banten. Setelah Kabupaten Serang, kegiatan serupa akan dilanjutkan di Kabupaten Tangerang dan Pandeglang.
Pemkab Serang berharap kolaborasi antara pemdes, pemerintah kabupaten, dan BPKP dapat mempercepat transformasi tata kelola keuangan desa yang lebih baik demi kesejahteraan masyarakat pedesaan di Kabupaten Serang.
