Waddedaily.com | Serang, Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Serang dari Fraksi Gerindra meninjau langsung lokasi banjir yang merendam dua desa di Kecamatan Cikande, yakni Desa Songgom dan Desa Koper, Jumat (16/01/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung dampak banjir yang telah berlangsung selama enam hari terakhir.
Akibat banjir tersebut, sekitar 450 kepala keluarga atau kurang lebih 1.000 jiwa terpaksa mengungsi. Sebagian besar warga melakukan pengungsian secara mandiri dengan menumpang di rumah tetangga, keluarga, maupun di pos ronda setempat.
Hingga saat ini, belum terlihat adanya posko dapur umum yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak.
Dalam kunjungannya, para anggota DPRD dari Fraksi Gerindra membagikan paket sembako kepada warga serta berdialog langsung untuk menyerap aspirasi dan mendengarkan keluhan masyarakat.
Banjir di kawasan tersebut diketahui kerap terjadi setiap tahun. Penyebab utama banjir adalah luapan Sungai Cidurian yang mengalami sedimentasi cukup parah sehingga kapasitas aliran air semakin berkurang, terutama saat intensitas hujan tinggi.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Serang, Ahmad Muhibin, menegaskan bahwa persoalan banjir ini tidak bisa lagi ditangani secara insidental. Ia berkomitmen membawa masalah tersebut ke forum resmi DPRD.
“Persoalan banjir di Cikande ini sudah berulang setiap tahun. Kami akan membawa ini ke ruang rapat DPRD agar ada langkah konkret dan terencana, bukan hanya penanganan darurat,” kata Muhibin.
Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk segera membangun tanggul permanen di sepanjang aliran Sungai Cidurian serta menambah sarana pendukung berupa alat berat.
“Kami mendorong pembangunan tanggul permanen dan pengadaan alat berat, khususnya ekskavator amfibi minimal empat unit. Ini penting sebagai langkah preventif agar sedimentasi sungai bisa ditangani secara rutin,” tegasnya.
Muhibin menekankan bahwa penanganan banjir membutuhkan kolaborasi kuat antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Serang.
“Harus ada sinergi yang serius antara DPRD dan pemerintah daerah. Keselamatan dan kenyamanan warga harus menjadi prioritas utama agar mereka tidak terus-menerus menjadi korban bencana tahunan,” pungkasnya.
