Waddedaily.com | Jakarta, – Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Kiai Zulfa Mustofa, menjadi sorotan usai memimpin doa di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam agenda akad massal 62 ribu rumah subsidi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026).
Momen tersebut menarik perhatian publik karena berlangsung di tengah menghangatnya dinamika menjelang Muktamar PBNU.
Nama Kiai Zulfa Mustofa belakangan santer disebut sebagai salah satu kandidat Ketua Umum PBNU.
Bahkan, ia membenarkan bahwa namanya masuk dalam bursa calon ketua umum.
Dalam acara itu, Kiai Zulfa memimpin doa di hadapan Presiden Prabowo, jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, serta ribuan peserta yang mengikuti akad massal rumah subsidi secara serentak.
Agenda tersebut juga dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar yang turut disebut-sebut sebagai salah satu figur yang berpotensi maju dalam kontestasi Ketua Umum PBNU pada muktamar mendatang.
Kehadiran dua tokoh yang sama-sama dikaitkan dengan bursa kepemimpinan PBNU itu pun menjadi perhatian di sela agenda pemerintahan.
Sorotan semakin menguat ketika Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait atau Ara, menyinggung Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, sesaat setelah Kiai Zulfa selesai memimpin doa.
Di hadapan Presiden Prabowo, Ara melontarkan candaan yang langsung mengundang perhatian para tamu undangan.
“Yang kami hormati sahabat lama saya, Pak Nusron. Tadi yang doa-doa itu aspirasi dari Pak Nusron, Pak. Karena ini menjelang acara NU, jadi kita akomodir dia punya harapan, Pak. Kita kan harus mengakomodir semua kepentingan seperti bapak,” ujar Ara di atas panggung.
Kiai Zulfa Mustofa diketahui merupakan tokoh Nahdlatul Ulama asal Provinsi Banten.
Sementara itu, acara berlangsung di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, yang dikenal sebagai salah satu daerah dengan basis warga Nahdlatul Ulama cukup besar.
Meski diwarnai dinamika politik organisasi, kegiatan akad massal 62 ribu rumah subsidi tersebut merupakan agenda resmi pemerintah yang bertujuan mempercepat akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di berbagai daerah.
